Nanggo meong pe dang adong!

Ketua PHRI Bernard Sidabutar. Foto: Jarar Siahaan

“Nion, pinggolhon, lean tu biang i!” kata Bernard Sidabutar (58), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir.

Koran Tapanuli mewawancarainya di restoran miliknya di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, perihal pariwisata Danau Toba yang sepi dibandingkan era tahun 1970-1990-an. “Saya kecewa melihat Bupati, nanggo meong pe dang adong!” katanya.

KoranTapanuli.com | Tuktuk Siadong, Samosir | Berita Jarar Siahaan

Dari tahun ke tahun Pesta Danau Toba digelar secara akbar dengan menghabiskan dana besar. Pejabat pemerintah menyampaikan berbagai pendapat dan program. Sejak lima tahun lalu Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, telah mengusung visi-misi menjadikan Samosir sebagai kabupaten pariwisata pada tahun 2010. Namun, alhasil, pariwisata Danau Toba masih tetap jalan di tempat dan tidak dapat dikembalikan seperti masa jayanya puluhan tahun lalu.

Menurut Bernard Sidabutar, sektor wisata di Kabupaten Samosir tidak maju-maju adalah karena kebanyakan pejabat pemerintah asyik berteori. Rapat-rapat dan seminar digelar membahas bagaimana pertanian, perikanan, perkebunan, industri kerajinan, dan sektor-sektor lainnya supaya mendukung pariwisata.

Ada yang mengatakan budaya Batak perlu dikemas lebih menarik sebagai tontonan bagi turis, jangan hanya mengandalkan panorama Danau Toba. Ada pula yang menilai kurangnya keramahan penduduk dan pelaku wisata, serta minimnya promosi, sebagai penyebab berkurangnya jumlah kunjungan pelancong.

Bernard mengatakan, sekarang tidak ada lagi maskapai pesawat dari luar negeri yang langsung terbang ke bandara Polonia, Medan, seperti 20-an tahun lalu. Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara juga cuma melayani rute dari dan ke Medan.

“Seharusnya setiap hari pesawat dari Jakarta dan Bali terbang langsung ke Silangit, saya jamin, Danau Toba akan kembali ramai.”

Katanya, mulai 1968 wisatawan luar negeri sudah datang ke Danau Toba tanpa campur tangan pemerintah. Waktu itu pesawat-pesawat dari Belanda terbang langsung ke Polonia tanpa transit. “Turis bule tidak suka jika harus singgah dulu di Jakarta atau Bali, itu bikin repot. Mereka jadi enggan ke Danau Toba. Makanya harus diupayakan bagaimana caranya pesawat dari luar negeri langsung ke Polonia, atau dari Bali ke Silangit.”

“Tapi sekarang, ngeri nai…,” kata Bernard yang berbicara dengan nada suara meledak-ledak, “dulu sempat Susi Air rutin terbang ke Silangit, tetapi kenapa sekarang macet.”

Menurutnya, pemerintah di kabupaten sekitar Danau Toba, seperti Pemkab Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, harus memberikan dukungan untuk mengatasi persoalan pesawat tersebut supaya bisa terbang secara rutin, misalnya dengan dana subsidi.

Selain karena pesawat, peraturan pemerintah Indonesia yang memberlakukan visa kunjungan turis hanya untuk 30 hari juga dinilainya sebagai faktor yang tidak mendukung meningkatnya jumlah kunjungan turis.

Dia mengaku tidak sembarangan mengeluarkan pendapatnya bahwa Danau Toba sepi karena angkutan pesawat. Baru-baru ini dia bersama pengurus PHRI Samosir, para pelaku wisata, dan pejabat Pemkab Samosir mengunjungi Bali untuk studi banding selama satu minggu.

“Kami bertemu langsung dengan Ketua PHRI di Jembrana, yang ternyata sekaligus juga bupati di sana,” katanya. “Dari Australia saja ada tiga kali penerbangan setiap hari langsung ke Bali. Belum lagi dari RRC, negara-negara Eropa, bahkan dari Rusia. Mengapa pesawat dari luar negeri bisa lancar ke Bali, ternyata menurut Bupati Jembrana, karena pemkab-pemkab di Bali memberikan subsidi.”

Dia kemudian membandingkan upaya pemerintah daerah Bali yang sangat serius dan Pemkab Samosir yang menurutnya lebih banyak berkata-kata, berjanji, dan menyusun rencana.

“Saya bingung melihat Bupati Samosir. Menurut saya, dia berbohong. Saya kesal. Visi-misinya dulu adalah bahwa pada tahun 2010 Samosir telah ‘menjadi kabupaten pariwisata’, tapi mana buktinya? Sebelum pilkada kemarin, di majalah terbitan Humas Pemkab, visi-misinya diubah ‘menuju kabupaten pariwisata’, kata ‘menjadi’ diganti ‘menuju’. Ada apa?”

Lembaga yang dipimpinnya, PHRI, pada 2008 pernah mengajukan surat kepada Bupati Samosir agar setiap izin pendirian usaha hotel dan restoran harus terlebih dulu mendapat rekomendasi PHRI, seperti yang dilakukan di Bali, tapi Pemerintah Kabupaten Samosir tidak menyambutnya dengan baik.

“Nanggo meong pe so adong! Saya kecewa dengan Bupati,” katanya. “Coba kita lihat jalan-jalan provinsi, gapura ‘selamat datang di Kabupaten Samosir’ saja tidak ada. ‘Selamat datang di Tomok’ do na adong,” kata Bernard Sidabutar, seakan menyindir Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. (Berita Koran Tapanuli edisi November 2010.)