Dua kades yang jorok dan buta huruf di Tobasa

Ini berita menarik, bukan mengada-ada atau fitnah, tetapi benar-benar terjadi, dengan identitas yang disamarkan. Ada dua orang kepala desa “aneh tapi nyata” di Kabupaten Toba Samosir, yang satu tidak tahu membaca, dan satu lagi selalu terlihat jorok sampai-sampai dijuluki si Sapi oleh warganya.

Dua minggu yang lalu saya menyambangi sebuah kantor di Balige untuk berjumpa dengan teman. Saat saya tiba di kantor tersebut, teman itu sedang duduk berdampingan dengan seorang lelaki berpakaian dinas pegawai menenteng tas di punduknya dan di depan mereka duduk seorang staf kantor itu. Mereka bertiga sedang berbincang-bincang. Begitu saya tiba di pintu ruangan kantor itu, yang pertama sekali saya lihat adalah lelaki tersebut. Mata saya langsung tertuju pada giginya.

Dua buah gigi serinya sebelah atas agak panjang dan lebih lebar dari giginya yang lain serta tidak tersusun secara teratur. Yang paling menyolok adalah warna giginya yang kuning. Lebih dalam saya perhatikan lagi rambutnya yang agak panjang, lebat, hitam dan berminyak serta tidak teratur. Kulitnya yang hitam pekat serta pakaiannya yang tak rapi membuat dia nampak dekil. Kesan pertama saya melihat dia adalah kotor, jorok.

Awalnya saya mengira dia adalah seorang guru honorer dari daerah terpencil di Kabupaten Tobasa. Ternyata setelah kami berkenalan, dia adalah seorang pejabat sementara kepala desa yang baru dimekarkan di Kecamatan Habinsaran. Sebut saja nama si kepala desa adalah Dorsun dan nama desanya dikarang sebagai Banua Holing.

Kami pun bertukar nomor handphone. Tiga hari kemudian setelah pertemuan pertama itu, kami bertemu kembali di desanya. Tak ada perubahan dalam penampilan atau kebersihan yang nampak dalam dirinya. Bahkan malah terkesan lebih jorok dengan pakaian sipil dengan sandal jepit yang dikenakannya saat itu.

Dua hari sesudah itu kami lagi-lagi bertemu di pasar Parsoburan. Tetap tak ada perubahan, dia masih jorok. Dalam perjalanan pulang dari Parsoburan menuju Balige, saya singgah di rumah seorang calon bupati. Saat itu ada 4 orang yang sedang duduk dan berbincang- bincang di sana. Setelah kami berkenalan dengan 4 orang ini, ternyata 3 orang di antara mereka adalah warga Desa Banua Holing tadi. Sebut saja nama mereka Timba Laut, Saur Balati dan Silompa Ter.

Timba Laut adalah bendahara Desa Banua Holing yang dipecat oleh Dorsun dengan alasan yang tak jelas pada Desember 2009 yang lalu. Saur Balati adalah BPD Desa Banua Holing yang non-job atau tidak punya peran di desa mereka. Silompa Ter adalah mantan aparat Desa Banua Holing yang kini telah pensiun dan kembali menjadi warga biasa.

Usai berkenalan, mereka membaca koran yang saya letakkan di meja. Baca sebentar, Timba Laut berkata, “Apakah Lae pernah dari Desa Banua Holing?”

“Oh, yang kepala desanya, maaf, sepertinya tidak pernah gosok gigi itu? Saya kenal dia, dan baru kemarin saya dari situ. Apakah memang tak pernah gosok gigi dia ya…,” tanya saya sambil bercanda.

“Memang iya, makanya dia digelari si Sapi, karena tidak pernah mandi,” jawab Timba Laut.

“Wah…, kasar sekali lae ini,” kata saya lagi.

“Betul yang dibilang Timba Laut itu, memang iya, bisa Lae tanya warga Desa Banua Holing atau orang yang kenal dengannya,” kata Saur Balati dan Silompa Ter.

Saya tidak begitu percaya dengan omongan mereka. Bincang-bincang kami pun berkelanjutan hingga panjang lebar tentang si Dorsun dan Desa Banua Holing. Menurut pengakuan mereka, sepertinya bukan hanya penampilan Dorsun yang terkesan jorok. Cara pemerintahannya pun terkesan memonopoli dan diduga sering melakukan korupsi.

Contoh monopoli kekuasaan yang dilakukan Dorsun seperti yang terjadi pada Timba Laut dan Saur Balati. Kini yang menjadi bendahara ADD adalah warga baru yang belum mengenal betul situasi desa tersebut, diangkat oleh Dorsun tanpa hasil musyawarah. Dana fisik ADD TA 2009 digunakan Dorsun untuk membangun 3 unit gorong-gorong kecil yang menurut mereka sarat korupsi. Harga raskin yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp35 ribu/15 kg. Belum lagi subsidi pupuk yang dikelola langsung oleh Dorsun yang seharusnya dikelola oleh kelompok tani.

Januari 2010 yang lalu masyarakat Desa Banua Holing telah mengadukan tindakan penyelewengan dan monopoli yang dilakukan Dorsun kepada Bupati Tobasa, Camat Habinsaran dan DPRD Kabupaten Tobasa yang diterima Ir. Boyke Pasaribu dari Fraksi Demokrat.

Pulang dari sana dan setibanya di Balige, saya langsung menghubungi teman-teman yang kenal dengan Dorsun lewat telepon seluler. Mereka juga mengatakan hal yang sama bahwa gelar Dorsun adalah si Sapi. Kalau di Kecamatan Habinsaran ada si Dorsun, pejabat Desa Banua Holing yang mempunyai nama alias si Sapi, lain lagi dengan pejabat desa yang satu ini.

Sebut saja nama dia Karangkangkuit dan nama desanya kita misalkan Sitopa Hudon. Desa Sitopa Hudon berada di Kecamatan Laguboti. Desa Sitopa Hudon sangat terkenal di Kecamatan Laguboti karena sering mendapat juara dan dikunjungi pejabat baik pejabat Pemkab Tobasa maupun pejabat dari Provinsi Sumut.

Karangkangkuit menjadi pejabat sementara di Desa Sitopa Hudon menggantikan kepala desa yang lama. Penampilan Karangkangkuit cukup rapi, bersih, dan sopan, namun memiliki kekurangan yang anda tidak akan percayai.

Tahun 2009 yang lalu di Desa Sitopa Hudon berlangsung acara yang dihadiri langsung Bupati Tobasa dan tim dari Pemprov Sumut. Saat itu saya sendiri hadir meliput acara tersebut. Pada saat pembacaan laporan dari kepala desa, Karangkangkuit berdiri memegang sebuah buku berisi laporan dan membacakannya dengan terbata-bata atau dalam istilah Bataknya dadap-dadap.

Awalnya saya mengira dia grogi karena belum terbiasa. Sebulan kemudian saya bertemu pejabat kecamatan dan seorang ibu PKK dari Desa Sitopa Hudon di lantai 4 kantor Bupati Toba Samosir. Kebetulan di Desa Sitopa Hudon akan diadakan lagi acara dalam waktu dekat. Bincang-bincang dengan mereka, spontan saya mengusulkan agar kepala desa latihan dulu supaya nantinya tidak memalukan seperti yang lalu.

“Sudah seminggu laporan itu dibaca-baca dan dipelajari. Sehari sebelum acara, hingga larut malam, kami di rumahnya untuk mengajarinya. Tapi yah…, memang sudah terlambat,” kata si ibu PKK.

“Apakah dia buta huruf?” tanya saya.

“Ya, betul, tapi dia orangnya jujur, baik, itu sebabnya kami mengangkatnya,” jawab si ibu PKK.

Itulah dulu berita menarik, kisah nyata nan unik dua kepala desa di Kabupaten Tobasa, yang mungkin tidak ada di kabupaten lain. Atau kalau ada pejabat seperti mereka di tempat anda, silakan sampaikan kepada wartawan kami di daerah anda, supaya ditulis.

(Arsip berita Binsar Samosir dari Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, terbit Maret 2010.)

Klik Share atau Tweet untuk berbagi di akun sosial anda
Hak cipta ©2012 KoranTapanuli.com. Berita ini hanya dapat dikutip ke media cetak, radio, blog, dll., dengan tautan-balik/penyebutan sumber (baca ketentuan). Ikuti via Twitter apa yang sedang kami liput di Tapanuli.

Tulis komentar anda

XHTML Format teks jika perlu <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tulis komentar hanya terkait berita. KETENTUAN OPINI PEMBACA.



Komentar Pembaca

  1. Pemimpin atau leader adalah Panutan!
    Mereka siapa yg memilih?

     — 
  2. Hahaha…. ada-ada saja, heran juga kenapa dulu si Kades itu bisa dilantik sama Bupati Monang Sitorus, apa nggak diteliti dulu, bisa baca apa nggak?

     — 
More in Berita Feature (12 of 15 articles)